— Kota Hiroshima, Jepang, pada Kamis (6/8/2026) menggelar upacara peringatan 81 tahun tragedi bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Peringatan bersejarah ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.

Eskalasi ketegangan global ini diperparah oleh kegagalan konferensi peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) terbaru dalam menyepakati deklarasi konsensus bersama. Hal ini dilaporkan oleh Kyodo pada Kamis.

Dalam Deklarasi Perdamaian yang dibacakan di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima, Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui mendesak para pemimpin dunia untuk tidak lagi menjadikan senjata nuklir sebagai alat penangkal. Ia memperingatkan bahwa memudarnya rasa takut terhadap ancaman senjata nuklir berisiko memicu terulangnya tragedi kemanusiaan dahsyat seperti yang pernah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945.

“Kami menyerukan kepada generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam mendorong terciptanya konsensus global demi pemusnahan senjata nuklir secara menyeluruh,” tegas Kazumi Matsui pada Kamis.

Mengheningkan Cipta dan Isu Perubahan Prinsip Nuklir

Sesuai tradisi, Kota Hiroshima mengheningkan cipta tepat pada pukul 08.15 waktu setempat, momen saat pesawat pengebom AS Enola Gay melepaskan bom nuklir di atas langit Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Serangan tersebut diperkirakan menewaskan sedikitnya 140.000 jiwa hingga akhir tahun itu.

Upacara khidmat tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Kehadirannya menjadi sorotan mengingat saat ini di dalam negeri sedang mengemuka desakan untuk meninjau kembali Tiga Prinsip Bebas Nuklir yang dianut Jepang, yakni tidak memproduksi, tidak memiliki, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke wilayahnya, menyusul memburuknya arsitektur keamanan kawasan.

Meskipun secara resmi mempertahankan tiga prinsip tersebut sebagai satu-satunya negara korban bom atom di dunia, Pemerintah Jepang diketahui tengah mengkaji penyesuaian prinsip keamanannya menuju akhir tahun.

Kegagalan Konsensus NPT dan Konflik Global

Suasana peringatan tahun ini terasa kian memrihatinkan setelah Konferensi Peninjauan NPT lima tahunan yang berlangsung selama satu bulan penuh di New York pada Mei 2026 gagal menyepakati kesepakatan akhir untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Kebuntuan diplomasi nuklir ini terjadi di tengah letupan konflik bersenjata berskala besar di berbagai belahan dunia, termasuk eskalasi perang antara AS dan Iran serta krisis berkepanjangan akibat invasi Rusia ke Ukraina.

Tiga hari pasca-kehancuran Hiroshima, bom atom kedua dijatuhkan di Kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Rangkaian serangan mematikan tersebut memaksa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, sekaligus menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Berdasarkan data otoritas setempat, rata-rata usia korban selamat yang terdata resmi atau dikenal sebagai hibakusha kini telah mencapai 86 tahun.

Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 tetap menjadi satu-satunya momen dalam sejarah manusia ketika senjata nuklir digunakan dalam pertempuran. Tragedi tersebut tidak hanya menewaskan ratusan ribu jiwa secara instan, tetapi juga menyisakan trauma radiasi lintas generasi bagi para penyintas (hibakusha).

Pasca-Perang Dunia II, Jepang mendeklarasikan komitmen pasifisme melalui undang-undang dasarnya dan mengadopsi Tiga Prinsip Bebas Nuklir sejak 1967. Jepang konsisten memposisikan diri sebagai penyokong utama perlucutan senjata nuklir global.

Namun, menguatnya ancaman keamanan di Asia Timur, termasuk program rudal dan nuklir Korea Utara serta ekspansi militer China, disertai konflik langsung yang melibatkan negara-negara pemilik senjata nuklir seperti Rusia dan AS, kembali memicu perdebatan sengit.

Kegagalan diplomasi internasional dalam menahan perlombaan senjata nuklir membuat pesan perdamaian dari Hiroshima kini menjadi semakin krusial bagi keselamatan peradaban dunia.